Koalisi Australia Akan Negosiasi dengan Indonesia soal Pencari Suaka

CANBERRA, KOMPAS.COM — Australia akan dekati Indonesia untuk bernegosiasi soal kebijakannya mencegah pencari suaka masuk ke perairannya. Kebijakan yang digagas oleh koalisi pimpinan Perdana Menteri terpilih Tony Abbott sebelumnya ditolak oleh Pemerintah Indonesia.

Calon Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan bahwa koalisi di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Tony Abbott akan bernegosiasi dengan Indonesia soal masalah pencari suaka.

Negosiasi akan dilakukan setelah sebelumnya Indonesia menolak usulan koalisi soal kebijakan pencari suaka yang dilontarkan saat kampanye pemilu.

Di hadapan Komisi Hubungan Luar Negeri di DPR, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa kebijakan soal pencari suaka Australia yang digagas PM terpilih Tony Abbott seolah menjadikan masalah tersebut harus diselesaikan dari Indonesia.

Tidak hanya itu, Marty juga telah menegaskan kepada parlemen bahwa pemerintah akan menolak usulan Abbott untuk membeli perahu dari para nelayan di Indonesia.

"Tentu saja kita akan menolak jika mereka mencoba mencegah kapal dari Indonesia dengan cara membeli kapal-kapal milik nelayan Indonesia," tekan Marty.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu membedakan antara kampanye politik Abbott sebelum ia menjadi Perdana Menteri dan kenyataan di lapangan.

Saat kampanye jelang pemilu, pihak koalisi berjanji untuk membeli perahu-perahu milik nelayan Indonesia sebagai bagian dari rencana untuk menghentikan perdagangan manusia.

Kebijakan ini ditentang oleh Menteri Imigrasi Australia, Tony Burke, juga pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana.

"Kebijakan itu hanyalah akan membuat hubungan Indonesia dan Australia menjadi buruk. Indonesia tidak akan menerima gagasan Abbott," kata Profesor Hikmahanto.

Abbott sendiri dalam kampanyenya pernah mengusulkan anggaran jutaan dollar untuk membayar para nelayan atau warga Indonesia yang memiliki informasi soal perdagangan manusia berdalih pencari suaka. Informasi ini nantinya akan digunakan pihak keamanan Australia untuk ditindaklanjuti.

"Pastinya, kita akan menolak kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat kerja sama dan integritas serta kedaulatan nasional," tekan Marty.

"Saya harap setelah kita mulai berkomunikasi, kita dapat tahu apa kebijakan Australia sesungguhnya."

Operasi Kedaulatan Perbatasan

Abbott mengumumkan Operasi Kedaulatan Perbatasan pada bulan Juli lalu, yang melibatkan militer untuk memerangi perdagangan manusia ke Australia.

Operasi ini dipimpin oleh komandan bintang tiga.

Aksi dalam operasi ini termasuk meminta kapal pencari suaka yang masuk Australia untuk kembali ke Indonesia.

Usulan ini pun tidak didukung oleh Indonesia.

Julie menjelaskan bahwa Operasi Kedaulatan Perbatasan pun akan menjadi pembahasan dalam pertemuan bilateral dengan Pemerintah Indonesia.

Rencananya pertemuan ini akan dilakukan segera.

"Diskusi akan dilakukan dengan pertemuan tatap muka, tanpa perantara media," tekan Julie.

"Sangatlah penting bagi Australia bekerja sama dengan Indonesia untuk bisa menghentikan perdagangan manusia yang melewati Indonesia."

Namun, Abbott tetap percaya kalau Australia bisa bekerja sama dengan Indonesia.

View the original article here

Ketergantungan akan Sapi Ekspor Australia Tetap Tinggi

BRISBANE, KOMPAS.com — Ketergantungan Indonesia terhadap sapi ekspor dari Australia akan tetap tinggi dalam tahun-tahun mendatang karena investasi di bidang peternakan tidak bergerak signifikan dalam lima tahun terakhir. Demikian juga dengan perdagangan sapi hidup langsung dari Australia juga tidak akan banyak berkurang karena investasi di Indonesia oleh Australia masih sangat kecil.

Dua fakta tersebut terungkap dalam Pertemuan Perdagangan dan Investasi Sapi Indonesia-Australia yang berlangsung selama dua hari di Brisbane (Queensland), 22-23 Agustus.

Menurut Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, investasi di bidang peternakan sapi baik yang dilakukan PMA dan PMDN sejauh ini hanya berjumlah  Rp 117 miliar. Angka ini jauh lebih kecil dari investasi di bidang tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 11 triliun. Dengan demikian investasi asing di bidang peternakan hanya memberikan kontribusi sekitar 1,04 persen dari total investasi pertanian.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga, Indonesia juga hanya berada di urutan 19 dari tujuan investasi Australia di bidang ternak sapi hidup, dengan nilai 25 juta dollar.

Menurut rilis KBRI di Canberra yang diterima koresponden Kompas.com di Australia, L Sastra Wijaya, forum selama dua hari itu dihadiri oleh pejabat tinggi kedua negara seperti Menteri Pertanian Australia Joel Fitzgibbon, anggota parlemen Bob Katter, Menteri Pertanian Negara Bagian Queensland John McVeigh, dan Menteri Pertanian pihak oposisi di Queensland, John Cobb. Forum itu diikuti 150 peserta pelaku industri sapi, perwakilan pemerintah, dan asosiasi terkait, serta perwakilan dari daerah yaitu dari Provinsi Papua, NTT, dan Lampung Selatan.

Hubungan ekspor sapi Australia ke Indonesia terganggu di tahun 2011 setelah adanya laporan penyembelihan tidak "hewani" di beberapa rumah jagal di Indonesia. Australia sempat menghentikan ekspor sapi, tetapi Indonesia kemudian menurunkan kuota besar-besaran. Tindakan ini kemudian menimbulkan dampak ekonomi di masing-masing negara. Di Australia banyak peternak mengalami kesulitan ekonomi karena tidak bisa menjual ternak mereka. Sementara di Indonesia, harga daging melonjak tinggi.

Pertemuan semacam ini sekarang digunakan untuk mencari titik temu, seperti yang dikatakan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi bahwa Indonesia menghendaki Australia melakukan langkah-langkah konkret tidak hanya sebatas perdagangan, tetapi juga investasi dan kerja sama konkret lainnya.

View the original article here